Paham Kode Etik,Mitra Bisnis PayTren nyaman, Katibung Lampung Selatan Https://bit.ly/DailyNewsID
PT.
Veritra Sentosa Internasional (Treni) merupakan salah satu perusahaan
Fintech yang saat ini terus berkembang. Perusahaan ini insyaallah
digadang menjadi unicorn nya Indonesia.
Setiap
perusahaan yang menjalankan suatu kegiatan usaha pastti memiliki sebuah
departemen Legal yang mengurusi persoalan hukum dan aturan yang
berlaku. Hal ini sangat penting agar semua orang yang bergerak mampu bersinergi dan memiliki integritas yang baik.
Untuk
dapat menjalankan Bisnis PayTren maka seluruh pelaku harus memahami
aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga saat
pelaksanaanya tidak terjadi suatu pelanggaran. Berikut kami sampaikan
apa itu kode etik PT. Veritra Sentosa Internasional.
LATAR BELAKANG
PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni)
yang selanjutnya disebut “Perusahaan” adalah Perseroan Terbatas yang
memasarkan “Lisensi” penggunaan jasa aplikasi bernama “PayTren” yang
dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran. Produk
PayTren dipasarkan dengan metode jaringan pemasaran yang dikembangkan
melalui kerjasama kemitraan (Direct Selling) atau Penjualan Langsung.
Prinsip-prinsip
usaha dari Perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan dan
undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
yang merupakan standar dari etika yang harus dijalankan penuh tanggung
jawab dengan integritas tinggi, berdasarkan norma syariah, serta
menghormati budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Perusahaan
berprinsip agar dalam pengelolaan bisnis berbasis penjualan langsung
bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga dikelola secara
profesional, amanah, transparan, akuntabel, guna meningkatkan bisnis
jangka panjang secara berkesinambungan berlandaskan kepercayaan dan
kejujuran.
Perilaku dan etika mitra selaku pelaku bisnis Perusahaan
adalah salah satu faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan
kelangsungan usaha Perusahaan serta terhadap kredibilitas perusahaan
untuk menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan
penyalahgunaan informasi dan termasuk menjaga etika dan perilaku sesama
mitra, yang apabila tidak diatur maka kemungkinan dapat merugikan mitra
lainnya dan masyarakat. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan
masyarakat terhadap mitra sangat erat kaitannya dengan perilaku
Perusahaan dalam berinteraksi dengan mitra. Pengelolaan Perusahaan
selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus
menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan
etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif
Perusahaan, baik terhadap mitra maupun kepada masyarakat.
Atas dasar
pemikiran ini, maka Perusahaan melakukan penyusunan Kode Etik Mitra
Perusahaan yang merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika
bisnis Perusahaan dan etika mitra Perusahaan yang disusun untuk
membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh
“Mitra” sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan
budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.
Peraturan dan
Kode Etik ini dibuat untuk Mitra yang telah mengikatkan dirinya sebagai
Mitra Pebisnis. Tujuan peraturan dan kode etik mitra ini adalah agar
setiap mitra selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh
integritas sesuai dengan prinsip Perusahaan dalam membangun kepercayaan
dari masyarakat, selain itu juga kepatuhan Perusahaan/ Mitra terhadap
peraturan hukum dan undang undang yang berlaku dengan berpedoman kepada
norma syariah, serta rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Indonesia
yang mencerminkan bahwa praktik penjualan akurat, lengkap, berimbang dan
memenuhi etika standar.
Dalam melakukan penyusunan “Peraturan dan
Kode Etik Mitra” ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan
ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut
oleh Perusahaan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal
Perusahaan dan Peraturan Perusahaan. sebagai kebijakan yang bersifat
dinamis, Kode Etik Mitra ini akan dikaji secara berkala dan
berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi.
Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan
mengorbankan nilai – nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek
semata.
Dengan demikian “Peraturan dan Kode Etik Mitra” PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL ini
dibuat untuk wajib dipatuhi oleh setiap Mitra dalam menjalankan
profesinya berdasarkan aturan dan ketentuan sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi
1) PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL (Treni) yang selanjutnya disebut “Perusahaan”
adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan
Lisensi dimana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama
kemitraan dengan menjalankan sistem penjualan langsung (Direct Selling).
2) LISENSI adalah izin,
hak, dan pembatasan atas penggunaan perangkat lunak yang dalam hal ini
adalah aplikasi PayTren yang dapat digunakan pada semua jenis Smartphone
khususnya Android atau iOS agar dapat melakukan transaksi pembayaran
seperti halnya ATM, Internet/ SMS/ Mobile Banking, PPOB (Payment Point
Online Bank) yang hanya berlaku di lingkungan komunitas PayTren.
3) JARINGAN adalah
pengembangan usaha melalui penyediaan, pemasaran dan mengkampanyekan
serta penguasaan pasar yang dilakukan Mitra yang tersusun pada sistem
Perusahaan.
4) KOMUNITAS adalah nama
kumpulan atau kelompok yang terdiri dari mitra-mitra resmi Perusahaan
yang dalam hal ini adalah komunitas Mitra PayTren.
5) MITRA adalah setiap
orang atau badan hukum, yang telah bersedia dan sepakat, serta telah
mengikatkan dirinya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk
mendaftarkan diri menjadi Mitra Usaha Perusahaan.
6) MITRA PENGGUNA adalah Mitra yang hanya memiliki hak pakai atau mengambil manfaat dari penggunaan Lisensi Perusahaan saja.
7) MITRA PEBISNIS adalah Mitra yang diberikan hak selain dari Mitra Pengguna, yaitu dapat turut serta menjual atau memasarkan Lisensi serta mengembangkan usaha Perusahaan berikut dengan mendapatkan benefit-benefitnya berupa komisi/ fee/ ujrah/ reward/ cashback/ hadiah dll.
8) MITRA AKTIF adalah Mitra Pebisnis yang secara resmi masih dan atau telah terdaftar di Perusahaan serta dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan minimal sekali (satu kali) transaksi pribadi (pembelian/pembayaran).
9) MITRA UTAMA adalah Mitra Pebisnis awal (pendahulu) atau disebut juga dengan mitra perintis yang merupakan Mitra Usaha turunan langsung dari Perusahaaan.
10) CALON MITRA adalah pendaftar yang ingin menggunakan Lisensi dan akan menjadi Mitra.
11) LEADER adalah Mitra Pebisnis yang memiliki prestasi atau menjadi pemimpin dalam lingkup komunitasnya.
12) MITRA 1 adalah Mitra PayTren yang menawarkan sistem kemitraan dari Perusahaan kepada masyarakat umum atau penjualan Lisensi kepada Calon Mitra langsung lainnya.
13) DEPOSIT TRANSAKSI adalah saldo yang dapat digunakan Mitra untuk melakukan transaksi pada aplikasi PayTren.
14) KOMISI adalah nilai
yang diberikan Perusahaan kepada Mitra Pebisnis baik atas dasar
penjualan lisensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok/
komunitas yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan
prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai
hasil penjualan lisensi.
15) CASHBACK adalah nilai yang diberikan Perusahaan kepada Mitra atas dasar pembelian pribadi dalam penggunaan aplikasi PayTren.
16) NILAI PROMO PERDANA (NP2)
merupakan istilah yang digunakan untuk satuan nilai yang diberikan
kepada setiap pembelian lisensi pertamakali dan menentukan promosi yang
diberikan dalam periode tertentu dan tidak hangus sampai ditukarkan.
17) REWARD merupakan
hadiah yang diberikan kepada setiap Mitra Pebisnis yang berhasil
memenuhi target omzet penjualan yang ditentukan perusahaan sesuai dengan
promo reward yang ada.
18) AGENCY adalah Mitra Pebisnis
yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perwakilan perusahaan
dengan skala tertentu (Master, Regional/Sub Master, dan Mobile) dan
telah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan guna melayani penjualan Lisensi Perusahaan dan berbagai kepentingan Mitra lainnya dari Perusahaan.
Pasal 2
Tujuan Kode Etik
Tujuan Kode Etik Mitra Perusahaan sebagai berikut :
1) Sebagai pedoman dan panduan bagi para Mitra dalam menjalankan kegiatannya untuk melahirkan haknya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan etika yang diatur oleh Perusahaan dalam Peraturan dan Kode Etik Mitra ini.
2) Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan para Mitra dimanapun berada.
3) Mengatur hubungan di antara para Mitra.
4) Melindungi dan menjaga kepentingan Perusahaan dan para Mitra.
5) Mengatur hubungan antar Mitra dengan Konsumen.
BAB II
Persyaratan dan Pendaftaran Menjadi Mitra
Pasal 3
1) Yang dapat menjadi Mitra
adalah subjek hukum orang/ perseorangan, atau badan hukum perseroan,
perkumpulan, atau badan usaha lainnya, diatur sesuai dengan peraturan
dan undang-undang yang berlaku di NKRI.
2) Subjek hukum
orang/perseorangan yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah yang
telah dinyatakan cakap hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
3) Untuk menjadi Mitra Pebisnis harus melalui Mitra 1.
4) Untuk menjadi Mitra Pebisnis, Calon Mitra (Pendaftar) wajib mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh Perusahaan
baik secara online (aplikasi/website resmi perusahaan) maupun offline.
Formulir harus diisi dan dijawab dengan lengkap, jujur dan telah
memahami serta menyetujui dengan jelas tentang “Peraturan dan Kode Etik
Mitra Perusahaan”, lalu ditandatangani/ disetujui oleh Calon Mitra
dengan cara tidak dapat diwakilkan.
5) Calon Mitra yang telah
mengisi, menyetujui/ menandatangani formulir baik secara online maupun
offline, dianggap telah mengerti, serta sepakat untuk mematuhi
peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada, dan dengan
demikian itu pula, bahwa segala kesepakatan dimaksud sudah memenuhi
ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1313 dan pasal 1320
KUH Perdata. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam
hal ini tidak terbatas dalam kode etik ini, namun mengikat pada
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan
oleh Perusahaan. Calon Mitra dianggap sah sebagai Mitra
Pebisnis apabila telah mendapat jawaban baik secara tertulis maupun
email ataupun pemberitahuan melalui media lain dari Perusahaan.
Pasal 4
1) Setiap Calon Mitra harus sudah
memahami penggunaan Teknologi Gadget/Smartphone/Handphone dan telah
memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat melakukan pendaftaran.
Setiap Calon Mitra yang ingin menjadi Mitra Pebisnis
dikenakan biaya pendaftaran dan berhak mendapatkan 1 (satu) set terdiri
dari Panduan Penggunaan/Usaha dan Peraturan dan Kode Etik Mitra berupa
email yang bisa dicetak sendiri setelah Calon Mitra memberikan
persetujuannya dengan “Peraturan dan Kode Etik Mitra” tersebut.
2) Nama Mitra harus sesuai dengan nama yang tercantum di bank untuk penerimaan komisi atau cashback.
3) Apabila nama Mitra
berbeda dengan nama yang tercantum di data rekening bank, maka
keseluruhan komisi dan cashback akan dikonversikan ke dalam bentuk
deposit transaksi.
4) Apabila data Mitra tidak lengkap atau tidak sesuai, maka Perusahaan berhak untuk menunda pembayaran komisi ataupun cashback.
BAB III
Harga Lisensi, Tempat Penjualan dan Larangan
Pasal 5
1) Harga jual Lisensi ditentukan oleh Perusahaan, dan pembelian Lisensi dari Perusahaan atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Perusahaan, harus dengan pembayaran secara tunai/ transfer atau sesuai ketentuan Perusahaan disertai dengan bukti yang sesuai.
2) Mitra Pebisnis dilarang menjual Lisensi dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
3) Mitra Pebisnis tidak boleh menjual/ memajang/ mempromosikan Produk
dari perusahaan lain yang menggunakan sistem Penjualan Langsung baik
produk yang sama dan atau yang berbeda, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
BAB IV
Berdasarkan peraturan dan undang-undang
yang berlaku serta dengan memperhatikan Surat Ijin Usaha Penjualan
Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) maka Perusahaan menerapkan:
Pasal 6
Masa Tenggang
Perusahaan memberikan tenggang waktu
selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra untuk memutuskan
menjadi mitra atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat
bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti
semula;
Pasal 7
Jaminan Mutu
Perusahaan akan melakukan penggantian Lisensi
tanpa memotong biaya tertentu atau mengembalikan sesuai harga yang
telah ditentukan tetapi terbatas hanya apabila Lisensi tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya yang bukan karena disengaja atau karena
salah pemakaian atau penerapan dalam batas waktu pembelian 30 (tiga
puluh) hari kalender.
Pasal 8
Garansi Pembelian
Perusahaan akan membeli kembali barang,
bahan promosi (brosur, katalog, atau leaflet), dan alat bantu penjualan
(starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal
mitra ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak
10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh
mitra berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra
mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.
Pasal 9
Masa Berlaku Kemitraan
1) Masa berlaku hubungan kemitraan antara
Perusahaan dengan Mitra adalah selama 5 (lima) tahun yang dapat
diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
2) Perpanjangan
hubungan kemitraan hanya diakui apabila Mitra mengisi formulir yang
telah disediakan oleh Perusahaan baik secara online maupun offline.
3) Dalam hal tidak dilakukan perpanjangan hubungan kemitraan, maka Perusahaan berhak mencabut hak Mitra Pebisnis setelah terlebih dahulu mengembalikan hak deposit yang melekat didalamnya.
BAB V
Komunitas PayTren
Pasal 10
Komunitas PayTren
terdiri dari mitra-mitra Pebisnis yang masih terdaftar di Perusahaan
yang berkomitmen untuk saling berbagi dan menjaga nama baik Perusahaan
serta menyebarkan perilaku santun serta sikap saling menghargai satu
dengan yang lain sesuai dengan kepatutan dan Peraturan dan Kode Etik
Perusahaan dan Hukum yang berlaku.
BAB VI
Peralihan Hak Kemitraan
Pasal 11
Dalam hal terdapat peralihan hak kemitraan pada diri Mitra yang diakibatkan oleh kehendak Mitra sendiri atau karena Mitra
meninggal dunia, atau oleh karena peraturan perundang-undangan,
seperti; perwarisan (waris-mewaris), hibah, wasiat, dan lain sebagainya,
maka terhadap Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut melekat hak dan
kewajiban Mitra sebelumnya secara mutatis mutandis dan
selanjutnya Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut harus menjalankan
aktifitas selaku Mitra dengan beritikad baik yang taat serta patuh terhadap Peraturan dan Kode Etik Mitra ini.
BAB VII
Pengunduran Diri
Pasal 12
1) Seorang Mitra Pebisnis dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Mitra Pebisnis dengan cara mengajukan Permohonan Pengunduran Diri kepada Perusahaan dengan diketahui secara tertulis oleh Mitra 1, dan selanjutnya Perusahaan melakukan proses persetujuan permohonan pengunduran diri tersebut, dan dalam hal ini Perusahaan berhak menentukan apakah pengunduran diri ini diterima atau ditolak.
2) Seorang Mitra Pebisnis yang telah mengundurkan diri dapat menjalin kemitraan menjadi Mitra Pebisnis kembali dengan Perusahaan minimal 1 (satu) bulan terhitung setelah pengunduran diri dari kemitraannya setelah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan, dengan cara mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur standar untuk menjadi Mitra Pebisnis baru di Perusahaan.
3) Dalam hal pengunduran diri Mitra Pebisnis telah disetujui oleh Perusahaan
sesuai bunyi ayat (1) Pasal 10 ini, maka segala hak yang melekat di
dalamnya akan dikembalikan sedangkan Lisensi dibekukan dan menjadi milik
Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan Visi Misi dan Tujuan Perusahaan.
BAB VIII
Putusnya Hubungan Kemitraan
Pasal 13
Seorang Mitra Pebisnis dapat dihentikan kemitraannya oleh Perusahaan apabila melanggar Peraturan dan Kode Etik Mitra atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan baik secara moril maupun materil atau dikarenakan persetujuan tertulis dari Perusahaan akibat permohonan pengunduran diri Mitra selaku Mitra Pebisnis.
BAB IX
Waris-mewaris Mitra
Pasal 14
1) Jika seorang Mitra Pebisnis
meninggal dunia, maka kemitraannya tersebut dengan sendirinya
dilimpahkan kepada ahli warisnya berdasarkan peraturan hukum dan
undang-undang yang berlaku di NKRI.
2) Bagi Mitra Pebisnis yang sudah menikah, penerima peralihan hak dan kewajiban sebagai Pewaris Sah akibat meninggalnya seorang Mitra Aktif yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Perusahaan,
maka “Pasangan” wajib melakukan perubahan data kemitraan dengan cara
mengajukan perubahan pasangan dimaksud dengan melampirkan dokumen dari
ahli waris Mitra Pebisnis guna memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan.
3) Bagi Mitra Pebisnis
yang belum menikah atau sudah bercerai maka kemitraannya dapat
diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan nama ahli waris yang
tercantum dalam pendaftaran Mitra atau nama ahli waris pada Formulir perubahan data yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan atau berdasarkan Fatwa Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan.
4) Jika ternyata penerima warisan telah menjadi Mitra Pebisnis di Perusahaan,
maka yang bersangkutan wajib memilih kemitraan salah satu di antaranya,
dimana yang satunya lagi dapat dihibahkan kepada ahli waris lainnya,
atau kepada pihak lain dengan tidak menyimpangi peraturan
perundang-undangan yang ada.
BAB X
Sengketa Peralihan Mitra
Pasal 15
1) Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal perwarisan ini, maka Perusahaan
akan mengikuti keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum
yang tetap (inkrahtvan gewisde). Selama dalam proses penyelesaian
sengketa tersebut, kemitraan dapat diambil alih sementara oleh Perusahaan sampai sengketa dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkraht van gewisde).
2)
Jika seorang penerima warisan berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun
atau menurut hukum dan peraturan perundang-undangan belum dewasa, maka Perusahaan
berhak menunjuk seorang dari kerabat keluarga penerima warisan untuk
menjadi walinya sampai yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun.
3) Apabila ternyata penerima warisan juga meninggal dunia, maka Perusahaan
akan menunjuk ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di
NKRI atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada. Atas
proses waris-mewaris
dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Perusahaan dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada Penerima Waris.
4)
Dalam hal pewarisan kemitraan ini, maka segala hadiah dan fasilitas
(seperti PIN, reward, hadiah promo, dan lain sebagainya) secara
mutatis-mutandis berpindah kepada penerima waris, kecuali oleh karena
Peraturan dan Undang Undang menyatakannya tidak dapat dipindahtangankan/
dilakukan peralihan.
BAB XI
Hak dan Kewajiban Mitra
Pasal 16
1) Mitra Pebisnis wajib mengikuti segala pelatihan yang diselenggarakan Perusahaan atau lintas komunitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
2) Mitra Pebisnis berhak mendapatkan Nilai Promo atau Poin dari pembelian Lisensi melalui Mitra 1.
3) Mitra Pebisnis
berhak mendapatkan komisi, cashback dan reward yang besaran maupun
bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait
langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan.
4) Mitra Pebisnis berhak mendapatkan fasilitas tools dari Perusahaan.
5) Mitra Pebisnis wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Mitra Pebisnis baru dan atau Mitra Pebisnis yang berada dalam komunitasnya sesuai dengan standar Product & System Knowledge Perusahaan.
6) Mitra berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada Perusahaan terhadap adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku sesama Mitra yang diketahuinya dilarang atau tidak sesuai dengan Kode Etik Mitra ini guna menjaga standar etika Mitra pada Perusahaan.7) Dalam hal Pengaduan atau Laporan Mitra sebagaimana dimaksud bunyi ayat (6) Pasal 14 ini, maka untuk menjaga hubungan keharmonisan antar sesama Mitra baik dalam komunitasnya atau di luar komunitasnya, maka Perusahaan diberi hak oleh setiap Mitra
yang melakukan Pengaduan atau Laporan tertulis tersebut untuk
merahasiakan Pengaduan atau Laporan tersebut kecuali oleh karena
Peraturan Hukum dan Undang Undang yang berlaku memerintahkan atau
menyatakan sebaliknya
BAB XII
Kedudukan Mitra
Pasal 17
1) Kedudukan Mitra adalah berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan kerja dengan Perusahaan sebagaimana diuraikan pada bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan dan Kode Etik Mitra tentang Ketentuan Umum di atas, sehingga Mitra dilarang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, mewakili Perusahaan, melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari Perusahaan.
2) Mitra adalah pihak yang berdiri sendiri, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya dan merupakan mitra kerja Perusahaan diluar struktural Perusahaan. Karenanya, Mitra tidak memiliki hak apapun dari Perusahaan dan Perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Mitra
sebagaimana layaknya diatur dalam adanya Hubungan Industrial
Ketenagakerjaan atau hubungan antara atasan dan bawahan dalam hubungan
ketenagakerjaan.
3) Semua Produk Perusahaan telah
didaftarkan di instansi yang berwenang pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (selanjutnya disebut “Dirjen KI”) yang antara lain: merek
cipta, seni gambar, metoda-metoda presentasi, paten, desain industri,
rahasia dagang, dan brand milik Perusahaan lainnya, maka dengan demikian itu pula, atas hak eksklusif yang melekat dan dimiliki oleh Perusahaan tersebut menyatakan dengan tegas kepada seluruh Mitra baik Mitra Pengguna atau Mitra Pebisnis, atau pihak-pihak lainnya bahwa “dilarang menggunakan nama, seni gambar, lambang-lambang, alamat, potret, gambar-gambar, figur Perusahaan,
hasil ciptaan, metoda-metoda presentasi, rekaman suara atau rekaman
bunyi, atau hal-hal lainnya yang diatur berdasarkan Undang–undang
tentang Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan lainnya”.
4) Setiap pelanggaran terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal 15 ini, akan dilakukan
proses hukum baik pidana maupun perdata, guna kepentingan hukum Perusahaan.
BAB XIII
Kode Etik Mitra
Pasal 18
Dalam hal menjalankan usaha perdagangan, Perusahaan mengatur perilaku Mitra dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan Kode Etik Mitra guna mengatur perilaku Mitra di dalam menjalankan fungsinya. Adapun hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Mitra selain dari hal-hal yang diatur pada Bab sebelumnya adalah sebagai berikut, bahwa:
1) Mitra Pebisnis wajib bertanggung jawab penuh atas berbagai aktifitasnya sesuai kode etik serta syarat dan ketentuan Perusahaan.
2) Mitra tidak diperbolehkan melakukan tindakan penggunaan nama Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri yang dapat merugikan Perusahaan maupun pihak lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
3) Mitra wajib menjaga Fasilitas Tools yang diberikan perusahaan, khususnya Mitra Pebisnis. Segala bentuk upaya yang berakibat kerugian bagi pihak Perusahaan akan dikenakan sanksi tertentu berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
4) Mitra
dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya
atas kemasan, stiker, seni gambar, lambang, bentuk, brosur-brosur, dan
alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh Perusahaan.
5) Mitra Pebisnis tidak diperbolehkan melakukan praktek penjualan yang menyesatkan, mengecoh atau tidak pantas.
6) Mitra dilarang menggunakan nama, desain, seni gambar, dan foto/gambar Perusahaan
dan atau figur pada media promosi apapun, baik akun media sosial,
domain, pamflet, brosur, dan media promosi lainnya yang memberikan kesan
atau mencitrakan seolah-olah resmi dari Perusahaan dan atau figur yang ada pada Perusahaan untuk mencari/memperoleh Calon Mitra dan atau Mitra Pebisnis baru kecuali jika memperoleh ijin tertulis dari Perusahaan.
7) Mitra
tidak dibenarkan menyatakan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak
monopoli penjualan atas suatu daerah/ wilayah tertentu, kecuali Mitra
yang bersangkutan dapat membuktikan haknya, baik dikarenakan peraturan
dan undang-undang yang berlaku maupun dikarenakan perjanjian.
8) Dalam melakukan aktivitas lisensinya (penjualan dan atau kegiatan pemasaran lisensi), Mitra Pebisnis
sepakat untuk senantiasa menjaga nama baik Perusahaan maupun Mitra
lain, dan dilarang melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam
Perusahaan maupun Mitra lain.
9) Mitra Pebisnis tidak diperkenankan untuk menjual/ menawarkan kepada Mitra lainnya, atau mengajak/ menyuruh Mitra lain untuk menjual/ menawarkan Produk Perusahaan lain yang menerapkan sistem penjualan Multi Level Marketing atau Direct Selling dan sejenisnya.
10) Mitra Pebisnis yang berperingkat sebagai “star leader” dan peringkat diatasnya pada Perusahaan dilarang menjadi anggota Network Marketing yang berada di luar kepemilikan Perusahaan.
11) Setiap Mitra Pebisnis berhak mendapatkan Calon Mitra atau Mitra Pebisnis baru berdasarkan kemampuannya untuk pengembangan grupnya, dan disarankan untuk tetap mencari Calon Mitra atau Mitra Pebisnis baru untuk pengembangan grupnya.
12) Mitra Pebisnis diperbolehkan memasarkan Lisensi
kepada Calon Mitra sepanjang Calon Mitra tersebut belum pernah
dijelaskan sama sekali oleh Mitra lainnya terkecuali tidak dijelaskan
secara berkesinambungan oleh Mitra yang lebih dahulu menjelaskan.
13) Mitra Pebisnis akan berusaha sebaik-baiknya dalam menjelaskan Lisensi milik Perusahaan dan memasarkan Lisensi Perusahaan dalam penggunaan Aplikasi PayTren.
14) Mitra dilarang mempromosikan Lisensi dengan menjelaskan sistem serta keuntungan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan program Perusahaan dan diharuskan berfokus pada benefit yang bisa diperoleh dari penggunaan Lisensi.
15) Mitra dilarang memberikan iming-iming hadiah atau reward yang berlebihan sehingga mengabaikan informasi utama mengenai benefit Lisensi.
16) Dalam melakukan promosi Mitra dilarang menyebarkan atau memberikan informasi palsu yang tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh Perusahaan.
17) Mitra hanya diperbolehkan membeli Lisensi Perusahaan di Kantor Pusat, Mitra atau pada Agency yang telah ditunjuk Perusahaan secara resmi.
BAB XIV
Larangan Kemitraan Ganda
Pasal 19
1) Seorang Mitra Pebisnis hanya boleh memiliki satu ID kemitraan. Apabila seorang Mitra
memiliki lebih dari satu ID kemitraan, baik dengan nama yang sama
ataupun berbeda dengan identitas yang ada, maka yang dapat diakui adalah
hanyalah kemitraannya terdahulu. Sedangkan yang baru akan segera
dicabut (dibatalkan) tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Kecuali ID
kemitraan yang bersangkutan telah tidak aktif, dan tidak melakukan
aktifasi transaksi sama sekali dalam waktu 6 bulan.
2) Larangan
Kemitraan Ganda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kode Etik ini dan
berlaku surut. Apabila ada kemitraan ganda sebelum ketetapan ini
diberlakukan maka akan dilakukan penertiban Kemitraan Ganda oleh
manajemen Perusahaan yang melibatkan Mitra dan Leader yang bersangkutan.
BAB XVI
Pelanggaran, Sanksi, dan Pengaduan
Pasal 20
1) Setiap Mitra yang melanggar ketentuan Peraturan dan Kode Etik Mitra yang berlaku di Perusahaan akan dikenakan sanksi antara lain :
a) Komisi/ cashback/ reward/ hadiah tidak akan diberikan.
b) Menonaktifkan fasilitas Hak Usaha dan pengembangan jaringan.
c) Mencabut kemitraannya (Pengakhiran Lisensi) setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
d) Setiap Mitra
yang kemitraannya telah dicabut (Pengakhiran Lisensi), diberlakukan
ketentuan tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.
2) Setiap Mitra ataupun pihak lain yang merasa dirugikan berhak mengadukan atau melaporkan segala tindakan Mitra yang menyimpang dari Peraturan dan Kode Etik Mitra kepada bagian Legal Perusahaan dengan melampirkan :
a) Data atau Identitas berupa nama atau Nomor ID Mitra atau identitas lainnya dari Mitra yang dianggap atau diduga telah melakukan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra.
b)
Kronologis atau uraian singkat yang ditandatangani oleh Pelapor/
Pengadu, baik secara tertulis maupun berupa dokumen file video atau
rekaman atau hal lain yang sifatnya tidak terbantahkan kebenarannya.
c)
Lampiran bukti permulaan sekurang-kurangnya 1 bukti yang dapat berupa
rekaman, bukti percakapan, gambar, video, atau lain sebagainya yang
menunjang proses pemeriksaan.
3) Identitas diri Pelapor, baik berupa KTP maupun berupa ID Keanggotaan Mitra yang dikeluarkan Perusahaan sebagai Identitas Resmi yang apabila dikehendaki dapat dirahasiakan.
4) Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengundang dan atau melakukan teguran (Somasi) terhadap Mitra yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh Perusahaan.
5) Dalam hal Mitra sebagaimana dimaksud pada bunyi ayat (4) pasal ini tidak menghadiri undangan atau tidak mengindahkan teguran Perusahaan, maka Perusahan diberi hak oleh karena Peraturan dan Kode Etik Mitra ini untuk mengeluarkan atau menonaktifkan fasilitas Hak Usaha Mitra tersebut dari Keanggotaan Mitra pada Perusahaan.
6) Dalam hal Mitra melakukan pelanggaran Kode Etik dan peraturan lainnya yang merugikan Perusahaan, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung, maka Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi berupa :
a) Melakukan peninjauan kembali atas segala persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Perusahaan terhadap Mitra tanpa pemberitahuan lebih dulu;
b) Membatalkan atau tidak menampilkan foto, nama ataupun semua hal yang berhubungan dengan Mitra bersangkutan di seluruh media komunikasi Perusahaan walaupun yang bersangkutan pernah atau bahkan dalam status Leader tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
c) Pemutusan hubungan kemitraan antara Perusahaan dengan Mitra bersangkutan secara tertulis tanpa ada kewajiban apapun
7) Dalam hal Mitra yang dicabut kemitraannya berdasarkan keputusan Perusahaan,
dapat melakukan pendaftaran kembali terhitung 30 hari kalender sejak
kemitraannya dicabut, terkecuali jika dipertimbangkan bahwa pencabutan
kemitraan dimaksud karena alasan yang tidak dapat ditoleransi maka Perusahaan berhak untuk menolak pendaftaran kembali Mitra yang telah dicabut hak kemitraannya tersebut.
8) Atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Perusahaan
sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diambil
berdasarkan masukan-masukan dari managemen dan pertimbangan profesional
baik dari institusi terkait, pengacara dan penasihat hukum Perusahaan, dan lain-lain yang dianggap perlu.
BAB XVII
Penutup
Pasal 21
1) Perusahaan melakukan penyusunan Kebijakan Peraturan dan Kode Etik Mitra merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika Mitra Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh Mitra sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.
2) Perusahaan
memiliki/ mempunyai hak mutlak untuk mengubah/ memperbaharui Peraturan
dan Kode Etik berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Hukum dan Undang
Undang yang berlaku di NKRI dengan memperhatikan dan menyesuaikan
perubahannya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang
dianut Perusahaan dimana apabila dianggap perlu, tanpa perlu adanya persetujuan dari Mitra dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra.
3)
Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, Peraturan dan Kode Etik ini
akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika
lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya
Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai–nilai yang
telah ada demi keuntungan jangka pendek semata, karenanya seluruh
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Kode Etik Mitra ini adalah merupakan persyaratan dan ketentuan mutlak sebagai Mitra pada Perusahaan.
4) Peraturan dan Kode Etik Mitra
ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan mutlak yang
harus disetujui terlebih dahulu pada pendaftaran, khususnya ketika
menjadi Mitra Pebisnis baik secara offline maupun online.
5) Perusahaan
berhak mengeluarkan peratuturan dan kebijakan tambahan apabila ada
permasalahan yang timbul di kemudian hari dan belum diatur dalam
Peraturan dan Kode Etik Mitra yang berlaku.
Peraturan dan Kode Etik Mitra
Diperbaharui di : Bandung
Tanggal : 26 April 2017
PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL (TRENI)
HARI PRABOWO, S.E.
Direktur Utama
Ditembuskan kepada :
Yth. Direktur PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Deddy Nordiawan
Yth. Komisaris Utama PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Yusuf Mansur
Yth. Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Muhammad Syafii Antonio
Yth. Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Ny. Hj. Siti Maemunah
Yth. Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Ny. Sari Kumala
Yth. Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Cq. Bp. Ir. Joko H. Komara
Yth. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Yth. Kepala HRD PT Veritra Sentosa Internasional (Treni)
Yth. Law Office MHSPartners & Co., selaku Corporate Lawyer PT Veritra Sentosa Internasional
(Treni) Cq. Marnaek Hasudungan Siagian, SH., MH.
Yth. Accounting Manager PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Irwan Ismail
Arsip.
DENGAN DI BERLAKUKANNYA PERATURAN DAN KODE ETIK MITRA YANG BARU MAKA
PERATURAN DAN KODE ETIK MITRA YANG SEBELUMNYA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
Informasi lainnya bisa di akses di
https://bit.ly/DailyNewsID
